Laila Mufidah: Naikkan Insentif Bunda Kader, Terbitkan Perwali!

RESES: Laila Mufidah saat reses anggota DPRD Surabaya, banyak serap aspirasi warga. | Foto: Barometerjatim.com/IST
RESES: Laila Mufidah saat reses anggota DPRD Surabaya, banyak serap aspirasi warga. | Foto: Barometerjatim.com/IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Di tengah insentif bunda kader yang minim, Rp 28.200 setiap kegiatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewacanakan mereka tak boleh lagi rangkap kader.

Selama ini yang terjadi, kader Bumantik (Ibu Pemantau Jentik Nyamuk) misalnya, merangkap menjadi kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) atau sebaliknya karena jumlahnya terbatas.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah setuju supaya lebih fokus dalam melayani masyarakat serta memberi kesempatan ke warga yang lain untuk belajar mengenal lingkungannya.

“Enggak apa-apa kalau diminta memilih, tapi harus ada tambahan insentif dan itu ada payung hukumnya yakni Perwali (Peraturan Wali Kota),” katanya kepada Barometerjatim.com, Minggu (8/5/2021).

“Kalau insentif yang sekarang enggak dinaikkan, nanti enggak banyak yang mau jadi kader. Saya mendorong untuk dipercepat menambah insentif ini, karena RT RW kan juga sudah naik,” sambungnya.

Apalagi, saat ini jumlah kegiatan Bumantik, misalnya, dikurangi menjadi dua kali (total insentif Rp 56.400) dalam sebulan karena situasi pandemi Covid-19. Sebelumnya bisa sampai empat kali, sedangkan Posyandu sebulan sekali.

Tapi tugas kader Posyandu di masa pandemi Covid-19 justru lebih berat, karena harus keliling ke rumah-rumah warga untuk mendatangi balita. Lalu Bumantik, tugasnya mengunjungi satu per satu rumah untuk melakukan pengecekan kamar mandi warga.

“Dan dapatnya (insentif) segitu, kan sangat tidak manusiawi dengan beban berat yang dikerjakan. Saya sih mendorong untuk dipercepat penambahan insentif,” katanya.

Terlebih selama masa reses, 30 April- 7 Mei 2021, Laila banyak ditanya konstituennya soal kenaikan insentif dan soal larangan rangkap bunda kader. “Maka saya mendorong dibikin Perwalinya supaya mereka enggak bingung,” katanya.

Soal tidak boleh merangkap, menurut legislator perempuan asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, tidak masalah biar ada beban target dan punya tanggung jawab hanya mengurusi satu bidang.

“Tapi ya itu tadi, bagaimana insentifnya dinaikkan agar banyak yang mau jadi kader. Kalau tidak, ya seperti sekarang, enggak banyak yang mau,” tandasnya.

Soal jumlah, Laila mengusulkan agar Pemkot Surabaya menambah insentif bunda kader menjadi Rp 75 ribu hingga Rp 150 ribu setiap kegiatan.

» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya