Kuasai Materi, Khofifah-Emil Unggul di Debat Publik Perdana

KHOFIFAH-EMIL UNGGUL: Disaksikan Cawagub masing-masing, Cagub Khofifah dan Gus Ipul berjabat tangan di penghujung debat publik. | Foto: Barometerjatim.com/MARIJAN AP
KHOFIFAH-EMIL UNGGUL: Disaksikan Cawagub masing-masing, Cagub Khofifah dan Gus Ipul berjabat tangan di penghujung debat publik. | Foto: Barometerjatim.com/MARIJAN AP

SURABAYA, Barometerjatim.com – Debat publik menjadi salah satu tolok ukur masyarakat untuk menilai kualitas calon pemimpinnya. Dalam debat publik perdana Pilgub Jatim 2018 di Dyandra Convention Center, Jalan Basuki Rachmat, Surabaya, Selasa (10/4) malam, pasangan Khofifah-Emil Dardak dinilai lebih unggul dari Gus Ipul-Puti Guntur.

Khofifah terlihat piawai dan detail memaparkan angka-angka terkait ketimpangan kemiskinan desa dan kota. Sementara Emil digdaya dengan konsep yang ditawarkan lewat sembilan program andalan: Nawa Bhakti Satya.

“Debat ini bisa menjadi booster kepercayaan masyarakat terhadap kandidat. Debat berlangsung seru ya dengan adu data, tapi Khofifah-Emil tampil dengan sejumlah data akurat soal data kesejahteraan rakyat,” kata Pengamat Politik Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang, Ahmad Hasan Ubaid.

• Baca: Tanpa Undangan Resmi, Petugas Usir Suporter Gus Ipul-Puti

Hasan menyebut data yang disampaikan Khofifah-Emil lebih faktual sesuai kondisi lapangan. Menurutnya, hal itu bisa mendorong suksesnya program-program yang disusun.

“Pasangan yang paling banyak menyampaikan secara lapangan ya Khofifah-Emil. Mereka lebih unggul pada data yang dimiliki secara faktual,” tandasnya.

Soal kesejahteraan masyarakat, misalnya, Khofifah-Emil tampil lugas menjelaskan program-program konkret dan langsung mengena terkait solusi pemerataan ekonomi. Begitu pula soal kesejahteraan madrasah diniyah, paslon nomor satu mampu mengikis disparitas antara kota dan desa.

• Baca: 9,5 Jam Jelang Debat, Khofifah Ziarah ke Makam Sunan Ampel

Menurut Hasan, relasi Khofifah dengan pemerintanan pusat serta pengalaman Emil dalam meningkatkan angak partisipasi sekolah, bisa mendorong program pendidikan berjalan dengan baik.

“Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting, karena program yang dibuat tadi bisa kemudian dibuat cepat prosesnya,” tuturnya.

Hasan menambahkan, hubungan pusat dan daerah menjadi bagian keterampilan yang harus dimilki kepala daerah, “Sehingga kasus kesenjangan, disparitas pendidikan seperti antara madrasah diniyah bisa dipangkas,” pungkasnya.