KPU Jatim Cetak Surat Suara Sesuai DPT Plus 2,5 Persen

PENGADAAN LOGISTIK: KPU Jatim, usai penetapan DPT akan melakukan pengadaan logistik dan pemutakhiran data. | Foto: Barometerjatim.com/NANTHA LINTANG
PENGADAAN LOGISTIK: KPU Jatim, usai penetapan DPT akan melakukan pengadaan logistik dan pemutakhiran data. | Foto: Barometerjatim.com/NANTHA LINTANG

SURABAYA, Barometerjatim.com – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim 2018 telah ditetapkan, Jumat (20/4) kemarin. Selanjutnya, KPU Jatim akan melakukan pengadaan logistik dan pemutakhiran data hingga 23 Juni mendatang.

“(DPT) sudah kita tetapkan, sudah bisa mulai proses pengadaan logistik, khususnya terkait surat suara,” terang Komisioner KPU Jatim Bidang Perencanaan dan Data, Choirul Anam di kantornya, Jalan Tenggilis, Surabaya.

Disebutkan Anam, kertas suara yang akan dicetak berdasarkan jumlah DPT yang ditetapkan KPU melalui rapat pleno, yakni 30.155.719 pemilih. Terdiri dari 15.315.352 perempuan dan 14.840.367 laki-laki.

• Baca: Catat! DPT Pilgub Jatim 30.155.719 Pemilih, 67.644 TPS

“Data dari proses penetapan DPT ini akan kita pakai sebagai acuan buat, terutama terkait pengadaan, khususnya surat suara. Jadi nanti akan dilakukan proses pencetaan surat suara sebanyak 30.155.719 plus 2,5 persen (cadangan),” paparnya.

Selain itu, Anam menambahkan, meski jumlah DPT sudah ditetapkan pihanya tetap akan melakukan pemutakhiran data pemilih hingga 23 Juni. “Kita kawal,” tandasnya.

“Khususnya pemilih yang belum ber-KTP elektronik, maupun terkait pemilih yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat), pemilih yang meninggal dunia, atau yang beralih status atau mungkin yang melakukan proses mutasi keluar atau mutasi masuk.”

• Baca: Hak Pilih 253 Pengungsi Syiah di Jemundo Tunggu KPU RI

Seperti diketahui, dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis KPU Jatim, Maret lalu mengalami penurunan 230.267 pemilih dari 30.385.986 menjadi 30.155.719 saat ditetapkan menjadi DPT.

Penurunan ini karena adanya beberapa alasan dan akhirnya dilakukan pencoretan. Seperti pemilih ganda atau identitas (KTP) beda tapi orangnya sama, pengalihan status dari sipil ke TNI/Polri, calon pemilih  yang meninggal dunia, serta beberapa alasan lainnya.