Koperasi Sidogiri: Modal Rp 13 Juta, 11 Tahun Beraset Rp 494 Miliar

Rizal Ramli dan Kiai Mahmud (kanan), membedah konsep ekonomi Gus Dur. | Foto: Barometerjatim.com/roy hasibuan

SURABAYA, Barometerjatim.com – Koperasi, jika dikelola dengan baik dan benar, tak hanya membawa kesejahteraan. Lebih dari itu, bisa menjadi pesaing utama bagi toko modern yang pertumbuhannya kian menjamur.

Lihatlah Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT MMU) Basmalah Sidogiri. Dalam tempo 11 tahun 5 bulan, badan usaha milik Ponpes Sidogiri Pasuruan itu memiliki 94 unit cabang dengan nilai aset Rp 494 miliar (tepatnya 494.151.228.292).

Padahal, menurut Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT-UGT Sidogiri, KH Mahmud Ali Zain modal awal mendirikan koperasi ini hanya Rp 13 juta plus ‘bondo nekat’ alias Bonek.

“Jangankan uangnya Rp 13 juta ya, Rp 5 juta saja pasti buka koperasi. Jadi modal terbesarnya Bonek,” ujarnya disambut aplaus hadirin, saat menjadi pembicara dalam Halaqoh Ekonomi bertajuk Membedah Konsep Ekonomi Gus Dur di Hotel Namira, Surabaya, Rabu (16/1).

Semula, cerita Kiai Mahmud, koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam syariah atau baitul mall wat tamwil. Namun dalam perkembangannya, memiliki banyak unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kiai Mahmud tergerak untuk membuat koperasi syariah lantaran didasari praktik bank konvensional yang dinilainya mengandung riba. Berangkat dari keyakinan itu, pada 17 Juli 1997 didirikanlah Koperasi BMT MMU di Desa Sidogiri, Pasuruan. Lalu pada 2009 melesat menjadi koperasi BMT Maslahah Sidogiri Jatim.

“Jadi riba itu mungkar. Maka kalau melihat kemungkaran kita bisa mengubahnya dengan lisan, tangan dan terakhir hati. Wajib bagi kita untuk mengubahnya dengan kemampuan yang dimiliki,” paparnya.

Pendirian koperasi ini rupanya juga diuntungkan dengan moment krisis moneter (krismon). Banyak nasabah yang mencairkan uangnya dari bank konvensional dan beralih investasi ke Koperasi Sidogiri.

“Saat krismon banyak yang beralih ke Koperasi Sidogiri. Saat itu terkumpullah uang Rp 300 juta. Kita kaget, bayangan awal punya uang Rp 100 juta saja sudah bagus,” akunya.

17 Februari 2015, Koperasi Sidogiri kemudian menjadi koperasi nasional dengan jumlah pegawai mencapai ribuan. Bahkan gaji pegawai terendah melebihi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 di Jatim.

“Kita berani bayar mahal. Gaji karyawan saat ini saja lebih banyak dari UMK terbanyak di Jatim,” ujarnya.

Setelah masuk kancah nasional, Kiai Mahmud pun terobsesi membawa koperasi Sidogiri ke level internasional. Beberapa persiapan sudah dilakukan, termasuk mendapatkan sertifikat ISO. “Kita lulus uji ISO, dua kali diaudit, kita lulus,” katanya.

Ekonomi Keberpihakan

Sementara pembicara lainnya, ekonom senior Rizal Ramli membeberkan banyak hal terkait konsep ekonomi Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada masa kepemimpinnya yang berlangsung singkat selama 21 bulan, 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.

Menurut Rizal, Gus Dur menerapkan kebijakan ekonomi keberpihakan kepada rakyat agar bisa senang dan hidup bahagia. “Ekonomi bukan hanya soal hitung-menghitung, tapi esensi ekonomi Gus Dur adalah keberpihakan,” katanya.

“Berpihak dulu pada rakyat, baru menghitung. Saat itu Gus Dur berpesan kepada saya, yang penting rakyat senang. Bagaimanapun caranya kamu harus membuat rakyat senang, bahagia,” sambung Menko bidang Perekonomian di era Gus Dur tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan, menurut Rizal, yakni menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kenaikan gaji PNS otomatis membuat daya beli menjadi meningkat, karena 95 persen dari pendapatan PNS itu akan dibelanjakan,” katanya.

“Makanya selama 21 bulan pemerintahan Gus Dur, kita sudah naikkan gaji PNS sebanyak dua kali hingga 125 persen. Dengan langkah ini perekonomian bisa naik lebih cepat,” jelasnya.•

» Baca Berita Terkait Koperasi