Kiai Nashiruddin: Pemimpin Perempuan Tak Masalah

TAK MASALAH PEMIMPIN PEREMPUAN: KH Muhammad Nashiruddin Qodir, tak masalah dengan pemimpin perempua asal membawa kemaslahatan bagi umat dan Islam. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

Ijtihad politik warga NU dan isu pemimpin perempuan. Dua hal yang menggelinding kencang di Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Akankah kembali mewarnai Pilgub Jatim 2018?

SUDAH jamak, selain diwarnai ijtihad politik Nahdliyin (warga NU), isu sarat kepentingan terkait pemimpin perempuan — kendati mayoritas masyarakat tak lagi peduli — selalu dimunculkan di setiap hajatan Pilgub Jatim, minimal berkaca pada dua Pilgub sebelumnya: 2008 dan 2013.

Apalagi jika ada perempuan potensial yang ikut maju, tak peduli kader NU sekalipun, bakal dijadikan ‘objek’ dari isu yang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fiqh tersebut.

Urusan ijtihad politik Nahdliyin, bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk Jatim warga NU. Terlebih di dua Pilgub sebelumnya kader NU gagal menduduki kursi gubernur, setelah Khofifah Indar Parawansa yang bertarung di trek gubernur belum berhasil, sementara Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hanya menjabat wakil gubernur selama dua periode.

Tapi urusan isu pemimpin perempuan, menurut KH Muhammad Nashiruddin Qodir, pengasuh Pondok Pesantren Putra-Putri (PPM) Daruttauhid Al Hasaniyyah Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, hingga kini di kalangan ulama ahli fiqih masih terjadi perbedaan pendapat: Ada yang menilai sunnah tasyri’iyah, ada pula yang menganggap sunnah irsyadiyah.

• Baca: Ratusan Ribu Jamaah Manaqib Doakan Khofifah Gubernur

Di antara dua pendapat itu, mantan Wakil Ra’is Syuriyah PWNU Jawa Timur yang pernah nyantri di Ma’had Daruttauhid, Makkah, asuhan Prof Dr Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki tersebut memilih pendapat yang kedua: Sunnah irsyadiyah.

“Kalau saya (pemimpin) laki-laki atau wanita tak masalah. Saya ikut sunnah irsyadiyah,” tegasnya.

Berikut kutipan wawancara khusus Barometerjatim.com dengan kiai yang akrab disapa Mbah Nashir tersebut di sela acara Haflah Akhirussanah dan Wisuda Akbar YPPM Daruttauhid Al Hasaniyyah, Senin (22/5) malam.

Tahun depan Pilgub Jatim digelar. Kiai mengharapkan gubernur pasca Pakde Karwo seperti apa?
Kalau saya, karena ini demokrasi ya melihat keadaan. Ini (Jatim) mayoritas NU yang (gubernur) dari NU. Keinginan saya pribadi ya NU itu rukunlah. Nanti siapa (calon) yang pantas, karena NU itu tokohnya kiai ya kiai duduk nanti siapa yang diberangkatkan. Tapi harus dengan musyawarah, jangan sampai ada yang dirugikan.

Bagaimana dengan isu pemimpin perempuan yang selama ini masih menjadi perdebatan di internal kiai NU. Apakah masih ‘berlaku’ di Pilgub Jatim 2018?
Itu masalah berlaku tidaknya, nggak begitu. Karena itu dalam kitab fiqih memang ada yg begitu itu (melarang pemimpin perempuan). Cuma akhir-akhir ini kajiannya memang agak mendalam.

Kan soal pemimpin laki-laki atau perempuan itu haditsnya (Kiai Nashiruddin kemudian mengutip hadits riwayat Ath Thabrani yang artinya: Tidak sukses sebuah bangsa yang mendirikan pemimpin yang bukan dari laki-laki, dari perempuan) Tapi ini kan kajiannya luas. Itu sunnah tasyri’iyah apa sunnah irsyadiyah.

Sederhananya boleh apa tidak pemimpin perempuan?
Kalau itu dianggap sunnah tasyri’iyah yang merupakan satu vonis hukum syariat ya nggak boleh. Tapi sekarang kajiannya itu sunnah irsyadiyah. Irsyadiyah itu semacam kalau diikuti akan menguntungkan umat dan Islam.

Jadi ada dalam kitab yang namanya ushul fiqh itu amar irsyadi dan sebagainya, itu ada. Sekarang ini kalau di Timur Tengah kajiannya cenderung sunnah irsyadiyah. Lebih baik tidak, tapi umpama ada pertimbangan lain yang lebih menguntungkan umat dan Islam, jadi bisa.

Itu (soal pemimpin perempuan) dari kalangan ulama ahli fiqh sendiri masih beda pendapat kok. Boleh tidaknya masih beda pendapat.

Di Pilgub Jatim 2018 kemungkinan ada tiga kader NU yang akan mencalonkan sebagai gubernur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Halim Iskandar dan Khofifah Indar Parawansa. Kiai mendukung yang mana?
Pak Halim nggak (maju). Pak Halim itu satu grup dengan Gus Ipul. PKB akan mengusung Gus Ipul, soal wakilnya Halim atau siapa itu nanti. Halim belum pasti. Ya biasa-lah politik.

Kalau Khofifah?
Saya dengar begitu (maju).

Apa tadi Khofifah meminta restu kiai untuk maju?
Nggak. Cuma tadi saya guyoni kok meneng (dicandai kok diam).

Dalam bahasa pesantren diam itu apa makannya?
Hehe.. lain itu, lain..

KUNJUNGAN KHOFIFAH: KH Muhammad Nashiruddin Qodir (kiri) menerima kehadiran Khofifah Indar Parawansa di kediamannya, kompleks Ponpes Daruttauhid Al Hasaniyyah, Tuban. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

Taruhlah kader NU yang maju Gus Ipul dan Khofifah, kiai akan mendukung siapa?
Belum tahu. Sing penting kalau ada calon dari NU saya pilih NU. kalau ada dua saya pilih yang terbaik.

Yang terbaik laki-laki atau wanita..
Laki-laki atau wanita tak masalah. Saya ikut sunnah irsyadiyah, tidak masalah (pemimpin) perempuan.

Baik. Bagaimana dengan posisi NU di Pilgub Jatim 2018?
NU harus jadi orang tua.

Terkait surat 21 kiai yang minta agar dilibatkan PKB dalam penentuan bakal calon gubernur?
Begini ya. Dia AD/ART-nya ada. Jadi siapapun yang membawa NU ke ranah politik itu satu pelanggaran. Kalau atas nama pribadi yang nggak apa-apa. Sepanjang yang saya ketahui surat itu baru atas nama pribadi. Tapi, memang, sulit ya membedakannya.

Bukankah ke-21 kiai itu sebagian besar struktur PWNU Jatim? 
Ya, personel ya itu. Saya juga ada yang ngundang tapi saya nggak mau datang.

Jadi kiai juga diundang dalam pertemuan untuk membahas surat tersebut?
Ya, terus terang saya nggak mau datang, ya masalahnya itu.

Apakah surat yang diteken 21 kiai itu bentuk penggiringan ke calon tertentu?
Oh iya, saya kira begitu. Tapi masih atas nama pribadi. Kalau atas nama pribadi boleh. Kalau pakai logo NU nggak boleh, jangan membawa-bawa NU.

Lalu bagaimana idialnya posisi NU agar sesuai khittah?
Tidak berafiliasi ke semua parpol. Jadi orang tua-lah. NU itu harus mampu jadi mediator. Ini memang sebuah pemikiran yang panjang, NU kembali ke khittah. Ini ingin meniru rasul. Ketika umat pecah Rasulullah mediatornya. Nah, maunya NU jadi itu, tapi selama ini belum bisa.