Khofifah Ajak Masyarakat Jatim Kawal DIPA-TKDD Rp 79,3 Triliun

KAWAL UANG NEGARA: Khofifah terima alokasi DIPA dan TKDD Rp 79,3 T untuk Jatim. | Foto: IST
KAWAL UANG NEGARA: Gubernur Khofifah terima alokasi DIPA dan TKDD Rp 79,3 T untuk Jatim dari Presiden Jokowi. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat di provinsi yang dipimpinnya untuk mengawal penggunaan seluruh uang negara.

Termasuk Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Jatim 2020 yang mencapai Rp 79,3 triliun.

“Semua program yang telah direncanakan harus berjalan dengan baik dan nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Khofifah usai menerima DIPA dan TKDD di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

“Semua tertuang secara detail di dalam DIPA dan TKDD, jadi semua program telah siap untuk dilaksanakan. Pastikan program tersebut akan memberikan hasil signifikan dan membawa manfaat yang besar,” sambungnya.

Penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD di Istana Negara dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara simbolis kepada 12 kementerian dan lembaga. Sementara kepada gubernur diserahkan secara langsung kepada 34 gubernur se-Indonesia.

Khofifah menambahkan, DIPA dan TKDD Jatim yang mencapai Rp 79,3 triliun tersebut, merupakan dana alokasi transfer ke 38 kabupaten dan kota di Jatim.

Di antara yang menerima di atas dua triliun rupiah yakni Bojonegoro, Surabaya, Bayuwangi, Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri dan kabupaten Mojokerto. Pemprov Jatim sendiri mendapatkan alokasi Rp 15,7 triliun.

Anggaran tersebut sebagian besar diperuntukkan program yang terkait pembangunan SDM, baik pendidikan maupun kesehatan serta pembangunan infrastruktur.

Khofifah berharap anggaran tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan di Jatim, serta dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat terutama bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

“Pemprov Jatim akan segera tancap gas guna memaksimalkan penggunaan anggaran, demi pemerataan pembangunan di daerah yang dipimpinnya,” katanya.

“Seluruh kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan terus  diselaraskan dengan program kebijakan pemerintah pusat,” tandasnya.

» Baca Berita Terkait Khofifah