Ketum PPKN: Langgar Khitthah NU, Hikmah Harus Mundur

KHITTHAH NU TIDAK MAIN-MAIN: Ketua Umum PPKN Mahfud MN, siapapun pengurus NU dan Banom yang melanggar khitthah NU harus mundur. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN SURABAYA, Barometerjatim.com Tak hanya pengamat yang menilai negatif keputusan Ketua Fatayat NU Jatim, Hikmah Bafaqih menjadi ketua tim pemenangan pasangan bakal Cagub-Cawagub (Saifullah Yusuf-Azwar Anas) di Pilgub Jatim 2018. Warga Nahdlatul Ulama (NU) kultural malah menyebut hal itu terang-terangan melanggar khitthah NU. "Itu pelanggaran secara terang-terangan terhadap khitthah NU, karena hasil Muktamar ke-27 di Situbondo menegaskan NU tak lagi berpolitik praktis. Artinya NU netral posisinya," kata Ketua Umum Pergerakan Pengikut Khitthah Nahdliyah (PPKN) Mahfud MN, Sabtu (2/12). Bahkan, lanjut Mahfud, pasca muktamar KH Ahmad Shiddiq tegas menyebut NU tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana. "Artinya pengurus struktural mulai PBNU hingga ranting, termasuk Banom (badan otonom) terikat dengan aturan khitthah," katanya. Karena itu, Mahfud mendesak agar Hikmah mundur dari ketua Fatayat NU Jatim. "Ketua PWNU Jatim sebaiknya memanggil dia. Tapi kalau struktur PWNU ternyata satu barisan, berarti sama-sama melanggar khitthah, ya semuanya harus mundur. Termasuk ketua umum PBNU, kalau melanggar khitthah juga harus mundur," tuturnya. Baca: Ketua Fatayat Pimpin Timses, Peneliti: Itu Membahayakan NU Bagi Mahfud, menegakkan khitthah harus secara terbuka karena akan memuluskan cita-cita luhur Nahdliyin dalam rangka membangun Islam nusantara dan menjaga NKRI. "Tapi kalau sudah pihak-memihak bagaimana? Itu pelanggaran berat, harus mundur itu konsekuensinya," tegasnya. Bagaimana jika pengurus yang sama-sama melanggar khitthah NU tapi tidak mau mundur? "Akan ada sanksi moral dari warga NU. Jangan diharapakan ukhuwah Nahdliyah utuh dan imbasnya mengarah pada ukhuwah wathaniyah. Kalau NU sudah pecah gimana mau menyuruh orang bersatu, wong di dalam saja kita rusak," tandasnya. Selebihnya, Ketua Umum Korcab PMII Jatim 1992-1994 itu juga meminta pengurus NU maupun Banom agar membonsai 'libido' politiknya. "Karena itu namanya sudah nggak punya muru'ah (kehormatan) secara jamiyah. Bukan moral pribadi ya, karena yang dibicarakan moral organisasi," katanya.