Kepala Dinas Terlibat Suap, Mustahil Gubernur Tidak Tahu

PRIHATIN DENGAN KORUPSI DI JATIM: KH Asep Saifuddin Chalim, mengajak jamaah memohon kepada Allah Swt dengan membaca hizib nashor agar para pengkhianat disingkirkan dari Surabaya dan Jawa Timur. | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA DP

SURABAYA, Barometerjatim.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochmmad Basuki dengan sejumlah kepala SKPD Pemprov Jatim masih menyisakan keprihatinan bagi masyarakat di Jatim, tak terkecuali Dr KH Asep Saifuddin Chalim MA.

Mustasyar PCNU Kota Surabaya yang juga Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah itu tidak percaya kalau kepala dinas yang menyetor uang suap untuk anggota legislatif tidak diketahui gubernur.

“Kepala dinas itu kan mengeluarkan uang. Kalau menggeluarkan uang nggak mungkin ‘bosnya’ (gubernur) nggak diberi tahu. Kalau anggota DPRD yang mendapatkan uang, mungkin saja ketua DPRD-nya tidak diberi tahu,” katanya saat silaturahim dengan pengurus PCNU Surabaya di Ponpes Amanatul Ummah, Siwalankerto, Surabaya, Minggu (18/6) malam.

Silaturahim tersebut dihadiri seluruh pengurus harian, termasuk Rais Syuriah KH Mas Sulaiman dan Ketua Tanfiziyah Dr H Ach Muhibbin Zuhri MAg. Hadir pula tamu istimewa Syekh Prof Dr Ismail Hamdan Musa Bulbul dari Palestina yang kini tinggal di Mesir serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

“Kepala dinas itu kan mengeluarkan uang. Kalau menggeluarkan uang nggak mungkin ‘bosnya’ (gubernur) nggak diberi tahu.”

“Ngeri sekali kita melihat berita begitu ada kekuatan yang luar biasa, ‘kerjasama’ luar biasa antara DPR, legislatif dengan birokrat, kepala-kepala dinas,” katanya.

Bagi Kiai Asep, hal itu merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, khususnya rakyat Jatim. “Apakah pemerintahan semacam ini yang harus kita dukung dan terus berlestari di Jatim?” tanyanya pada hadirin yang serempak dijawab, “Tidak!”

Karena itu, putra KH Abdul Chalim Leuwimunding (muassis NU Surabaya) tersebut mengajak hadirin untuk membaca hizib nashor agar Jatim, khususnya Surabaya, selalu diberikan pertolongan Allah Swt dan mereka yang merusak Jatim disingkirkan.

“Semoga Allah menyingkirkan para pengkhianat baik di Surabaya maupun Jatim,” tandas  ketua umum PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) itu yang dilanjut membaca hizib nashor.

Libatkan 10 SKPD

KIAI DAN WARGA NU BERKUMPUL: Pengurus harian PCNU Surabaya dan sejumlah kiai serta ibu nyai berkumpul di Ponpes Amanatul Ummah Siwalankerto, Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/MARIJAN

Seperti diberitakan, 5 Juni lalu Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terkait dugaan suap. Sejumlah pihak diamankan dalam OTT tersebut, yakni Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochmmad Basuki; Kadis Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto; Kadis Peternakan Provinsi Jatim, Rohayati; Ajudan Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat; serta dua staf DPRD Jatim‎, Rahman Agung dan Santoso.

Dalam OTT, KPK menyita uang Rp 150 Juta. Uang Rp 150 Juta tersebut didapat dari ruang anggota DPRD Jatim‎. Uang dugaan suap Rp 150 Juta yang berhasil diamankan tim Satgas KPK itu merupakan bagian dari pembayaran triwulanan tahap kekedua, dengan total komitmen fee sebesar Rp 600 juta di setiap kepala dinas terkait.

Selain Rp 150 juta, pada 26 Mei 2017 juga ada uang Rp 100 juta dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim soal revisi Perda yang diterima Moch Basuki. Lalu pada 31 Mei 2017, Moch Basuki menerima lagi Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perisndustrian dan Perdagangan. Ada juga Rp 100 juta dari kadis Perkebunan dan Rp 150 juta dari Kadis Pertanian.

• Baca: Gara-gara Dicecer Soal Kabil, Halim Salah Masuk Mobil

Pasca pemeriksan intensif dan gelar perkara, KPK akhirnya menetapkan keenam orang tersebut sebagai tersangka.

Belakangan, sesuai statement KPK, tak hanya dua SKPD yang diduga terlibat melainkan 10. Yakni Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan.

Lalu Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Biro Administrasi Perekonomian, dan Badan Ketahanan Pangan serta Biro Administrasi Sumber Daya Alam.