Kasus Gizi Buruk di Surabaya, DPRD Akan Panggil Kadinkes

GIZI BURUK DI SURABAYA: Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti (berjilbab) saat mengunjungi ASN di Kedung Baruk, Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/NANTHA LINTANG
GIZI BURUK DI SURABAYA: Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti (berjilbab) saat mengunjungi ASN di Kedung Baruk, Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/DOK

SURABAYA, Barometerjatim.com – Komisi D DPRD Kota Surabaya berencana memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya, Febria Rachmanita terkait kasus gizi buruk di Kota Pahlawan.

“Wajar (memanggil Kadinkes) kalau kita ingin mendapatkan penjelasan formal terkait apa yang terjadi,” kata Reni Astuti, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya kepada wartawan, Rabu (1/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan akan membawa temuan dugaan gizi buruk tersebut ke rapat internal Komisi D, agar segera ditindaklanjuti dengan memanggil Kadinkes.

• Baca: Gizi Buruk ‘Hantui’ Kota yang Dipimpin Risma

“Senin pekan depan akan saya ungkapkan dan usulkan kepada para pimpinan Komisi D, agar segera melakukan pemanggilan dan mendengar pemaparan Kadinkes,” tambah Reni.

Di sisi lain, Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser membantah kalau kasus gizi buruk ini mencoreng nama Surabaya sebagai Kota Layak Anak.

Sebaliknya, Fikser menganggap kasus ini justru menjukkan bentuk perhatian Pemkot Surabaya terhadap anak-anak.

• Baca: Kasus Gizi Buruk di Surabaya Jadi Sorotan Unicef

“Saat itu (dua tahun lalu) sebenarnya sudah mendapat penanganan dari Puskesmas setempat dan dirujuk ke rumah sakit,” katanya. “Tapi orang tuanya malah memilih jalur alternatif ke luar kota, Blitar, Nganjuk, dan Bangil.”

Menurutnya, pihak kelurahan juga terus membujuk keluarganya agar ASN dirawat di rumah sakit hingga akhirnya kini diserahkan ke Pemkot.

“Kakek dan nenek ASN juga didaftarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang didanai APBD Pemkot Surabaya, serta keluarga ASN ditawarkan untuk tinggal di rumah susun,” ucap Fikser.