Sabtu, 21 Mei 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Jatim Bejo Fasilitasi 1.947 UMKM, Februari 2022 Catat Transaksi Rp 4,2 Miliar!

Berita Terkait

JATIM BEJO: Transaksi program Jatim Bejo, di awal Februari 2022 catat transaksi Rp 4,2 miliar. | Foto: IST
JATIM BEJO: Februari 2022, transaksi program Jawa Timur Belanja Online bukukan transaksi Rp 4,2 miliar. | Foto: IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pemprov Jatim terus memperluas program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online). Hingga kini, tercatat ada 8 kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung. Total pelaku UMKM yang bergabung sebanyak 1.947 penyedia dengan jumlah komoditas 36.105 produk.

“Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program Jatim Bejo selalu meningkat, yang awalnya tahun 2020 hanya Rp 180 Juta menjadi Rp 47,2 miliar pada 2021, dan 2022 sampai dengan Februari saja telah mencapai Rp 4,2 miliar,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam keterangannya, Kamis (17/2/2022).

Capaian tersebut, sebut Khofifah, berdasar data yang dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) medio 2021, menjadikan Pemprov Jatim dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring yang tertinggi di Indonesia.

“Hal ini jelas sekali sebagai bukti nyata dukungan Pemprov Jatim terhadap program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi antara lain terselenggaranya toko daring,” paparnya.

Selebihnya, Khofifah menjelaskan, Bejo Jatim dikembangkan untuk membangun trust dalam ekosistem pengadaan barang/jasa sekaligus diharapkan bisa mengerakkan ekonomi daerah.

Di dalam Jatim Bejo, terang Khofifah, salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan toko daring yang merupakan salah satu bagian dari e-marketplace yang juga sangat cocok diterapkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim dapat segera terwujud,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Khofifah, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa lebih terjamin sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta bagi pelaku UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara daring.

Agar terjadi optimalisasi pembinaan pelaku usaha mikro, dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring ini lebih dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, maka Pemprov Jatim berkolaborasi dan memfasilitasi Pemkab/Pemkot untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses pengadaan barang/jasa.

“Terutama pengadaan langsung yang bersifat non-transaksional untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e-marketplace,” sambung Khofifah.

Sebagai bentuk apresiasi, maka setiap tahun sekali dilakukan penganugerahan penghargaan oleh gubernur kepada OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot, serta pelaku usaha yang telah bertransaksi melalui Jatim Bejo.

TERUS BERKEMBANG: Khofifah, 1.947 UMKM penyedia tergabung dalam Jatim Bejo dengan jumlah komoditas 36.105 produk. | Foto: IST
TERUS BERKEMBANG: Khofifah, 1.947 UMKM penyedia tergabung dalam Jatim Bejo dengan jumlah komoditas 36.105 produk. | Foto: IST

» Baca berita terkait UMKM. Baca juga tulisan terukur lainnya Abdillah HR.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -