Honor PPS-PPK di Surabaya Macet! Risma Kurang Semangat?

PROBLEM NPHD: Pilkada serentak 2020 bakal digelar 9 Desember. Banyak daerah belum beres soal NPHD. | Ilustrasi: IST
PROBLEM NPHD: Pilkada serentak 2020 bakal digelar 9 Desember. Banyak daerah belum beres soal NPHD. | Ilustrasi: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Hingga deadline Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 15 Januari 2020, sejumlah daerah — termasuk Surabaya — belum menuntaskan addendum (kontrak perjanjian) Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD).

Bahkan, diperpanjang sepekan pun urusan NPHD belum juga beres. Akibatnya, hingga kini Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Surabaya belum menerima honor.

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi juga heran mengapa daerah yang rata-rata kepala daerahnya menjabat dua periode, terlihat kurang semangat dalam membiayai Pilkada.

“Enggak tahu kenapa, rata-rata kepala daerah yang dua periode itu kayaknya kurang semangat karena mau berakhir. Sumenep dua periode, Surabaya dua periode. Jadi kurang semangat,” katanya, Senin (20/7/2020

“Tapi yang satu periode dan ingin maju lagi, biasanya wah itu anggarannya justru, misalnya anggaran 600 bisa ditambah, kurang. Semangat, rata-rata itu,” sambungnya sambil tersenyum tipis.

Bagi Nawardi, seharusnya kepala daerah yang sudah menjabat selama dua periode tetap memiliki tanggung jawab politik. “Artinya, dua periode itu menjelang akhir harus menunjukkan sikap kenegarawanannya,” katanya.

Terlebih, urusan anggaran Pilkada berada di tangan kepala daerah, bukan Mendagri. “Kalau Mendagri (Tito Karnavian) orangnya wah sangat luar biasa, komitmen, semangatnya 45, mesti sesuai aturan,” katanya.

Sebelumnya, Nawardi mendesak Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma agar segera mencairkan honor PPS dan PPK karena mereka sudah diaktifkan sejak 15 Juli 2020.

“Saya mendesak kepada Wali Kota Ibu Risma sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab untuk pembiayaan Pilwali Surabaya, agar segera mencairkan dana honor untuk teman-teman di penyelenggara,” katanya.

“Baik PPK, PPS, maupun panitia pengawasa di tingkat kecamatan dan kelurahan. Honor mereka itu kecil. Tapi justru karena kecil itulah sangat berharga, terutama di tengah pandemi Covid-19 seperti ini,” imbuhnya.

Honor macet, karena terkendala penandatanganan addendum NPHD. Jika honor tak kunjung dibayarakan, menurut Nawardi, sangat berpotensi menghambat tahapan Pilwali Surabaya. Begitu pula Pilkada di kabupaten/kota lainnya yang terkendala NPHD.

» Baca Berita Terkait Pilwali Surabaya