Golkar: Kasatpol PP Clometan, Manajerial Pemkot Kacau!

MANAJERIAL KACAU: Bidot Suhariyadi, sebut manajerial Pemkot Surabaya kacau. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
MANAJERIAL KACAU: Bidot Suhariyadi, sebut manajerial Pemkot Surabaya kacau. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Surabaya, Bidot Suhariyadi menyebut sejumlah pejabat di Pemkot Surabaya clometan karena mengumbar komentar yang tidak terkait langsung dengan wilayah kerjanya.

“Saya menyesalkan komentar-komentar yang clometan, termasuk Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto,” katanya pada Barometerjatim.com, Selasa (5/11/2019).

“Kapasitas dia bukan di situ. Kalau berkenaan dengan Satpol PP, bolehlah. Ada obrakan (penertiban) di pasar, kalau seperti itu, Satpol PP bisa berkomentar,” tandasnya.

Tapi kalau persoalan umum, kata Bidot, yang punya kapasitas untuk berkomentar yakni bidang humas. “Dalam manajemen Pemkot, humas itu sebagai Jubirnya wali kota,” tandasnya.

Sebelumnya, Irvan meminta Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjuntak agar tak berasumsi soal Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini Risma terkait insiden Menpora, Zainudin Amali yang tak bisa masuk Gelora Bung Tomo (GBT).

“Pak Sahat ini kok sudah buru-buru berasumsi, dan menyimpulkan Ibu Wali (Risma) tidak memperkenankan Menpora masuk GBT,” katanya mengomentari pernyataan Sahat.

Menurut Irvan, seharunya Sahat melihat terlebih dahulu masalahnya. Apakah rencana kehadiran Menpora tersebut sudah dikoordinasikan antarprotokoler atau belum. “Sekapasitas beliau kok gitu ngomongnya,” ucapnya.

Tak Bicara ke Media

Nah, menurut Bidot, komentar Irvan yang disebutnya clometan itu sebagai wujud dari kekacauan manajerial Pemkot, karena koordinasi lintas sektoral tidak jalan.

“Jadi semua  boleh ngomong. Padahal seharusnya kan humas, kecuali persoalan itu menyangkut dinas masing-masing. Ini membuktikan manajerial di Pemkot Surabaya ini kacau balau,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Bidot, Risma sudah memerintahkan jajaran di bawahnya, mulai Sekda, asisten, kepala OPD dan staf tidak diperbolehkan bicara ke media. Semua pemberitaan akan dikomunikasikan dengan media center Pemkot.

“Sekarang semua berkomentar. Kabid Sarpras Dispora Edi Santoso, Kepala Bappeko Eri Cahyadi, berarti enggak konsisten kan? Jadi kacau-balaunya di situ. Risma juga tidak konsisten, tidak bisa membina anak buahnya,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Golkar, Risma