Gaji ke-13 Tak Kunjung Cair, Bambang DH: Risma Tak Peka

RISMA DINILAI TAK PEKA: Bambang DH (kanan) sebut Tri Rismaharini (kanan) tidak peka terkait gaji ke-13 yang hingga kini tak kunjung dicairkan. | Foto: IST
RISMA DINILAI TAK PEKA: Bambang DH (kanan) sebut Tri Rismaharini (kanan) tidak peka terkait gaji ke-13 yang hingga kini tak kunjung dicairkan. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Sampai saat ini belum ada kepastian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pencairan gaji ke-13. Urusan ini pun menjadi tarik ulur dan terkesan politis.

Bahkan kader PDI Perjuangan, Bambang DH menyebut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma tidak peka. “Wali kota tidak peka terhadap kebutuhan pegawainya,” kritik anggota DPRD Jatim itu, Selasa (9/10).

Sebelumnya, DPRD Kota Surabaya sudah menargetkan gaji ke-13 untuk 1.400 PNS tersebut sudah harus cair September kemarin. Karena itu, Bambang DH mendesak agar pencairan segera dilakukan. Apalagi sudah dianggarkan dalam APBD.

• Baca: Bambang DH Kritik Larangan Caleg Kampanye Lewat Medsos

Informasi yang dihimpun Barometerjatim.com, pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebenarnya sudah melakukan rapat dengan tim anggaran Pemkot Surabaya. Namun pihak Pemkot mengaku tidak mau gegabah dengan alasan bisa menimbulkan konsekuensi hukum.

Namun Bambang DH menilai alasan tersebut hanya dalih semata dari Pemkot. “Payung hukum sudah jelas. Uang juga sudah ada. Tinggal keputusan untuk dicairkan. Tunggu apa lagi?” tegas ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan itu.

Aturan yang dimaksud Bambang DH yakni Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 052 Tahun 2018 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) terkait pencairan gaji ke-13.

• Baca: Abaikan Paripurna, Ulah Risma Bikin ‘Panas’ Anggota Dewan

Lantaran aturan sudah jelas, Bambang DH yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) nomor urut 1 itu tetap mendesak agar Pemkot segera melakukan pencairan.

Seperti diketahui, tarik ulur pencairan gaji ke-13 ini sudah berlangsung sejak Juli lalu. Padahal di daerah lain sudah dicairkan. Hal ini memantik keresahan dari PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot.

Kondisi ini semakin dirasakan PNS golongan rendah. Akibatnya, banyak di antara mereka yang memilih berutang lantaran lambannya proses pencairan gaji ke-13.