Forsis Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu di Jatim

Nafisatul Qudsiyah, tunjukkan salinan C1 berhologram yang beredar luas. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs
Nafisatul Qudsiyah, tunjukkan salinan C1 berhologram yang beredar luas. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs

SURABAYA, Barometerjatim.com – Forum Silaturahim Santri (Forsis) membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Jatim, yang terpapar saat penghitungan dan rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS hingga PPK (kecamatan).

Salah satunya beredar salinan C1 berhologram. Padahal form ini tidak boleh keluar dari kotak suara kecuali memang ada sengketa. Ironisnya lagi, salinan itu justru diberikan langsung oleh ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

“Kami juga menerima copy form C1 berhologram dari ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Kok ini bisa ada foto copy-nya,” kata Ketua Forsis Jatim, Nafisatul Qudsiyah di Surabaya, Jumat (10/5/2019).

Beredarnya salinan C1 berhologram ini, diduga Forsis adanya kerjasama membuka kotak surat suara antara ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan dengan penyelenggara teknis yang bertanggung jawab, terhadap kotak surat suara yang telah tersegel setelah penghitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS.

Tak hanya itu, Forsis juga menemukan adanya dugaan penggelembungan suara setelah adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, antara C1 yang dihimpun oleh tim pemantau Forsis dengan DA1 hasil rekapitulasi PPK.

Hal tersebut ditemukan di beberapa kecamatan di Surabaya, termasuk di Kecamatan Gubeng, Genteng, Bubutan, Dukuh Pakis, Pakal, Asemrowo, Karang Pilang, dan Wonokromo.

Sebagai salah satu lembaga pemantau pemilu yang terdaftar di Bawaslu, Forsis melaporkan dugaan dugaan kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kota Surabaya sejak 7 Mei 2019, namun sampai Jumat (10/5/2019) belum ada surat klarifikasi dari Bawaslu.

“Hal ini mengindikasikan bahwa Bawaslu Kota Surabaya tidak kompeten dan profesional,” ucap Nafisatul.

Begitu pula di Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Forsis juga telah melaporkan dugaan kecurangan tersebut sejak 3 Mei 2019 namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Minta Bawaslu Gelar PSU

Atas ditemukan banyak dugaan kecurangan tersebut, Forsis pun mempunyai beberapa tuntutan kepada Bawaslu.

Di antaranya Penghitungan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Gubeng, Genteng, Bubutan, Dukuh Pakis, Pakal, Asemrowo, Karangpilang, Wonokromo yang terindikasi ada penggelembungan suara dan merugikan banyak pihak.

Forsis juga minta ada tindakan tegas terhadap oknum penyelenggara Pemilu, yang diduga terlibat dalam proses penggandaan dan pengambilan form C1 berhologram di semua tingkatan.

Berikutnya, memroses setiap laporan yang masuk sesuai dengan mekanisme dan aturan undang-undang yang berlaku.

“Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada respon, kami akan meningkatkan laporan ke lembaga yang lebih tinggi, entah itu ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atau bisa juga ke MK,” ucapnya.•

» Baca Berita Terkait KPU Jatim, Pemilu 2019