Selasa, 29 November 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Eks Ketua PMII Surabaya Kecam Langkah Rektor UINSA

Berita Terkait

KAMPUS TEMPAT PROSES DEMOKRASI: Ketua PMII Cabang Surabaya periode 2002-2003, Aan Ainnur Rofik kecam langkah Rektor UINSA, Prof A’la. | Foto: Ist
KAMPUS TEMPAT PROSES DEMOKRASI: Ketua PMII Cabang Surabaya periode 2002-2003, Aan Ainnur Rofik mengecam langkah Rektor UINSA, Prof A’la. | Foto: Ist
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pembatalan izin gedung acara Korps PMII Putri (Kopri) Jatim di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya terus menuai kecaman dari kader PMII, serta disayangkan sejumlah alumni UINSA (dulu IAIN Sunan Ampel).

“Kalau kampus melarang dengan alasan apapun, itu salah. Karena proses kaderisasi dan demokrasi berawal dari kampus. Kampus harus menerima siapa saja yang hadir,” kecam Anggota Majelis Pembina Daerah (Mabinda) Kopri PMII Jatim, Aan Ainnur Rofik saat dikonfirmasi, Minggu (12/11).

Seperti diberitakan, acara talk show Sekolah Kader Kopri (SKK) 2017 yang semula akan digelar di gedung teater dari rencana awal di gedung auditorium, terpaksa dialihkan ke Wisma Bahagia karena Rekror UINSA, Prof A’la menyebut belum ada izin penggunaan gedung serta ada pemadaman listrik pada Sabtu (11/11) dan Minggu (12/11).

• Baca: Lucu! Undang Khofifah, Izin Gedung Acara PMII Putri Dicabut

Namun menurut Aan, alasan belum ada izin tidak tepat karena acara sudah berlangsung sejak Kamis (9/11). Bahkan dirinya sempat diminta untuk membuka acara namun tidak bisa karena ada kegiatan lain.

“Kalau misalnya dilarang harusnya (diinformasikan) sejak awal, sehingga panitia tidak gelagapan memindah tempat acara,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Kopri PMII Jatim, Nafisatul Qudsiyah juga menegaskan tidak ada masalah soal perizinan. Apalagi acara sudah dipersiapkan sebulan lalu dengan menggandeng Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Ushuluddin untuk peminjaman tempat.

“Waduh, sudah kita ajukan, karena awalnya kerjasama dengan Dema. Surat panitia masukkan untuk menyewa aula di kampus. Awalnya di-acc (disetujui pihak kampus),” katanya.

• Baca: Ketum Madani: Jangan-jangan Pelarangan karena ‘Pesanan’

Dalam surat, jelasnya, tidak disebutkan bahwa Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa akan hadir sebagai keynote speaker karena panitia belum memperoleh konfirmasi kehadiran dari protokoler Kemensos.

Setelah ada konfirmasi kehadiran Mensos, panitia lantas menyebar pamflet acara di media sosial (medsos) dan grup aplikasi percakapan. “Namun tiga hari sebelum acara, ketua panitia dipanggil langsung oleh Pak Rektor A’la. Katanya tidak diizinkan,” ungkapnya.

Pembatalan tersebut kemudian menjadi isu politik terkait Pilgub Jatim 2018, karena Khofifah menjadi salah satu kandidat yang akan bersaing dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Namun Aan menandaskan, kehadiran Khofifah di acara Kopri ini sebagai Mensos, bukan kandidat Cagub.

• Baca: Mabinda PMII Putri: Prof A’la yang Berkuasa, ya Sudah..

“Beliau itu menteri lho. Kita (PMII) tidak melihatnya sebagai calon gubernur. Kebetulan pula beliau itu mantan ketua PMII,” katanya.

“Apalagi yang diundang semua partai, ada Gerindra, Nasdem, PKB dan Mbak Khof (Khofifah) sebagai keynote speaker. Di undangan sebagai keynote speaker sebagai Mensos.”

Apakah ada unsur politik terkait pembatalan ini? Aan tak mau berspekulasi. Ataukah rektor UINSA mendukung calon selain Khofifah? “Wah saya tidak tahu. Tetapi kalau mendukung ya tidak boleh, kan posisinya PNS. Kalau mau mendukung ya harus mundur atau cuti,” tegas Ketua PMII Cabang Surabaya periode 2002-2003 itu.

Cari ‘Dalang Kisruh’

Tak hanya alumni PMII, Ketua IKA UINSA Sampang, KH M Faidhol Mubarok juga ikut menyayangkan pencabutan izin gedung acara PMII Putri Jatim. “Kita pertanyakan apa motif pelarangan itu, jika kita sudah melalui prosedur yang benar,” katanya.

Dia bahkan meminta masalah ini diusut tuntas, cari siapa ‘dalang’ yang ingin mencederai civitas akademika UINSA. “Jika tidak, ini akan menjadi presedent buruk dalam dunia kampus,” katanya.

“Saya sebagai ketua IKA UINSA Sampang menyesalkan perlakukan yang tidak mencerminkan standar intelektual,” tandasnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -