Ekonomi Masih Lesu, PDIP Tolak Pemekaran 10 Wilayah

SEBATAS WACANA: Sri Untari, tidak ada pembahasan recana pemekaran 10 wilayah di Pansus RPJMD. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

SURABAYA, Barometerjatim.com – Upaya pemekaran 10 wilayah di Jatim bakal terganjal lebih awal. Penyebabnya, anggota Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jatim tak satu suara, bahkan sebagian anggota menilai hal itu sebatas wacana karena tak ada dalam pembahasan.

“Tidak ada (pembahasan) baru wacana. Saya mengikuti rapat Pansus sampai selesai. Cuma saat paripurna saja tidak hadir karena sakit. Kita belum pernah membahas masalah itu (pemekaran),” terang Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Jatim yang juga Anggota Pansus RPJMD, Sri Untari saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/3).

Wacana tersebut, lanjut Sri, juga tidak muncul di draf tanggapan eksekutif. Karena itu dia menolak wacana ini dengan alasan ekonomi masih lesu.

“Tidak tepat kalau sekarang memikirkan pemekaran daerah di saat prekonomian negara belum membaik. Yang ada nanti malah muncul masalah baru karena justru membebani APBN dan APBD.”

“Kalau saya pribadi tidak setuju ada pemekaran, mengingat fiskal negara saat ini maih belum stabil. Alangkah lebih baik kalau kita fokus untuk meningkatkan prekonomian di daerah,” ujarnya.

Bagi Sri, pemekaran wilayah bukan solusi untuk meningkatkan kesejahkteraan masyarakat. “Saya sebagai warga yang mewakili Malang tidak setuju. Jadi tidak tepat kalau sekarang memikirkan pemekaran daerah di saat prekonomian negara belum membaik. Yang ada nanti malah muncul masalah baru karena justru membebani APBN dan APBD,” jelasnya.

Sri tak memungkiri Kabupaten Malang sangat ideal jika dilakukan pemekaran karena memiliki luas 3.534,86 Km2 terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa. Namun pemekaran tidak menjadikan satu wilayah dibagi menjadi dua.

“Kalau modelnya penambahan kecamatan saya setuju. Kami juga pernah mengusulkan Kota Malang ditambah menjadi 10 kecamatan,” ungkapnya.

Belum Tentukan Sikap

BUTUH KAJIAN MENDALAM: Badrut Tamam, rencana pemekaran daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai ekonomi, sosial hingga SDM. | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA DP

Sementara Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim yang juga anggota Pansus, Badrut Tamam belum menentukan sikap terkait wacana ini. Menurutnya, rencana pemekaran daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai ekonomi, sosial, Sumber Daya Alam (SDA) hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pemekaran harus berdasarkan jumlah penduduk dan geografis. Kalau semangat pemekarannya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagus, tapi kalau hanya untuk memekarkan daerah saja malah akan menimbulkan masalah baru,”

Menurut Badrut, ada dua landasan untuk melakukan pemekaran daerah. Yakni tidak membebani APBN dan APBD, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

“Kalau ini bisa dilakukan bisa menjadi efektif dalam percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, sangat bagus. Sebaliknya, pemekaran akan menimbulkan masalah baru kalau hanya akan membebani APBN dan APBD,” pungkas politikus asal Madura itu.

• Baca: Jembatan Ambrol, Puluhan Siswa SD Tak Bisa ke Sekolah

Sebelumnya diberitakan, Ketua Pansus RPJMD DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak mendorong sepuluh kabupaten/kota di Jatim agar melakukan pemekaran. Ini karena jumlah penduduknya terlalu padat, sehingga tak sebanding dengan daya dukung sumber daya yang dimiliki. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan di Jatim menjadi lambat.

“Lima kabupaten yang kami dorong segera melakukan pemekaran adalah Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Bojonegoro dan Sumenep. Sedangkan di tingkat kota yaitu Kota Kediri, Blitar, Mojokerto, Madiun dan Batu,” katanya.

  • WACANA PEMEKARAN 10 WILAYAH

Kabupaten:
1. Malang
2. Jember
3. Sidoarjo
4. Bojonegoro
5. Sumenep

Kota:
1. Kediri
2. Blitar
3. Mojokerto
4. Madiun
5. Batu