Dituding Tak Netral, Mendagri Tantang Kubu Prabowo-Sandi!

Pamit! Tjahjo Kumolo usai mengisi kualiah umum di UWK Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/natha lintang
Pamit! Tjahjo Kumolo usai mengisi kuliah umum di UWK Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/natha lintang

SURABAYA, Barometerjatim.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menantang kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan tudingan soal dirinya tak netral di Pemilu 2019.

“Saya telepon KPU aja enggak pernah, ikut campur urusan DPT enggak pernah. Buktikan dong yang mana saya enggak netral,” tegas Tjahjo usai mengisi kualiah umum di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Selasa (2/4/2019). 

Sehari sebelumnya, saat konferensi pers di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019), Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo menyayangkan sikap pemerintah yang menurutnya tidak netral.

Pernyataan tersebut dikaitkan dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut Hashim masih banyak permasalahan. Bahkan, adik kandung Prabowo itu menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo tidak netral.

“Kami prihatin, bahwa pimpinan kementerian untuk hal yang terpenting ini, yaitu Pak Tjahjo Kumolo justru tidak netral. Hal itu sudah beberapa kali kami sampaikan kepada pihak mereka,” tandas Hashim.

Indikasi ketidaknetralan Tjahjo, kata Hashim, lantaran BPN Prabowo-Sandiaga mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mengaku menemukan sekitar 304.782 DPT di bawah umur 17 tahun, 41.555 KK (Kartu Keluarga) manipulatif, 18.832 data invalid, dan 6.169.895 data ganda.

Namun Tjahjo membantah tudingan Hashim. Dia menegaskan, tugas Mendagri dalam Pemilu hanya membantu pemerintah, termasuk menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“Tugas kami hanya pra, pra-nya kemarin membantu pemerintah, membantu KPU apa yang bisa dibantu. Kemudian menyerahkan daftar nama (DP4), itu aja. Selebihnya yang ngurus itu adalah KPU. Saya telepon komisioner pun selama ini belum pernah. Saya jaga independensi itu,” paparnya.

E-KTP Tak Masalah

Begitu pula saat ditanya soal e-KPT. Menurut Tjahjo tidak ada masalah, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Bagi yang sudah punya e-KTP tapi belum terdaftar di DPT, dia boleh memilih. Daftar di TPS sesuai domisili di KTP,” terangnya.

Sedangkan bagi yang baru punya Suket (surat keterangan), menurut Tjahjo, MK memutuskan pemilih boleh menggunakan Suket karena tidak bisa dimanipulasi, ada NIK-nya.

“Tapi kalau namanya masuk, dia enggak punya e-KTP, dia enggak punya Suket, belum ngerekam ya enggak bisa dong. Saya kira KPU setiap hari mensimulasi itu,” tuntasnya. •

» Baca Berita Terkait Pemilu 2019, Tjanjo Kumolo