Covid-19 di Madura, Gus Hans: Jangan Bawa ke Urusan SARA!

BUKAN URUSAN SARA: Gus Hans (kanan), jangan ada yang membawa masalah Covid-19 di Madura ke urusan SARA. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
BUKAN URUSAN SARA: Gus Hans (kanan), jangan ada yang bawa soal Covid-19 di Madura ke urusan SARA. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Kecewa dengan kebijakan Wali Kota Surabaya,  Eri Cahyadi terkait screening dan tes antigen di pos penyekatan Jembatan Suramadu, warga Madura yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS Jatim) bakal menggelar aksi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (17/6/2021).

GAS Jatim menyerukan aksi stop diskriminasi terhadap orang Madura, menuntut wali kota dan Polda Jatim untuk mengevaluasi kebijakan penyekatan di Suramadu.

Menanggapi rencana aksi tersebut, Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans berharap tak ada satu elemen pun yang membawa masalah Covid-19 ke urusan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

“Nanti malah panjang, melebar dan tidak menyelesaikan masalah. Covid-19 ini masalah kita bersama, maka kita harus berbesar hati untuk tidak menyalahkan pihak lain atau mencari permasalahan yang justru menjauhkan dari penyelesaian masalah,” katanya.

Menurut Gus Hans, Covid-19 tidak mengenal kasta, jabatan, dan status sosial apapun. Covid-19 juga tidak punya kaki, mata, tidak bisa berjalan ke mana-mana, dan yang bisa menjalankan Covid-19 adalah manusia.

“Maka saya mengimbau untuk mengikuti arahan dari pemerintah, yang konsen dan memiliki track record baik terhadap prokes (protokol kesehatan),” tandas kiai muda yang kakek buyutnya berasal dari Bangkalan tersebut, yakni ulama besar KH Tamim Irsyad, pendiri Ponpes Darul Ulum Jombang.

Lagi pula, Gus Hans melihat Eri Cahyadi tidak memiliki track record yang tidak baik berkaitan dengan penjagaan prokes. Maka kebijakannya, imbauannya, masih patut didengarkan dan tindakan-tindakannya bisa diapresiasi.

“Saya kira kewajiban wali kota Surabaya untuk melindungi warganya. Begitu juga kewajiban dan juga hak bupati Bangkalan juga untuk melindungi warganya. Mereka dengan cara masing-masing,” ucapnya.

Berulang Kali Swab

Sebelumnya Korlap Aksi GAS Jatim, Bob Hasan mengatakan tujuan aksi ini untuk menyampaikan aspirasi warga Madura terhadap Eri Cahyadi dan meminta agar segera melakukan evaluasi terkait kebijakan screening di Suramadu.

“Ya seperti itu. Kalau misalkan Eri Cahyadi ingin menekan peredaran Covid-19 di Surabaya, kenapa akses masuk ke Surabaya dari Gresik, Sidoarjo dan pintu tol tidak dilakukan hal yang sama. Lakukan swab antigen,” katanya kepada wartawan.

Jika yang dikhawatirkan pemerintah adalah Bangkalan, tambah Bob Hasan, maka dia meminta agar Pemkot Surabaya melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat agar bisa menerapkan PPKM Mikro tingkat desa atau kecamatan yang banyak terpapar Covid-19.

Dia juga menegaskan, screening di Suramadu untuk dilakukan swab antigen dinilai sebagai kebijakan diskriminatif terhadap warga Madura.

“Kasihan warga Madura yang kerja ke Surabaya atau melintas Suramadu harus kena swab tiap kali. khawatir hidungnya iritasi, kejadiannya ada yang sampai keluar darah soalnya,” ucapnya.

» Baca Berita Terkait Wabah Corona