Covid-19 Belum Beres! Khofifah Jangan Diseret Dukung Machfud

IBUNYA JATIM: Khofifah milik Jatim, jangan diseret dukung mendukung di Pilwali Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
IBUNYA JATIM: Khofifah milik Jatim, jangan diseret dukung mendukung di Pilwali Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Dua ketua umum Parpol pendukung Machfud Arifin-Mujiaman di Pilwali Surabaya 2020, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY/Demokrat) dan Zulkifli Hasan (PAN) secara bergantian menemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Selain silaturahim, ketua umum kedua Parpol yang juga pendukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018 tersebut, dispekulasikan datang secara khusus meminta keduanya agar mendukung Machfud-Mujiaman.

Terlebih, sebelum bertamu ke Grahadi, AHY secara terbuka berharap agar Khofifah dan Emil turut mengampanyekan rival pasangan nomor urut satu, Eri Cahyadi-Armuji tersebut.

Harapan AHY pun direaksi sejumlah pihak, termasuk Budayawan Jatim, Nonot Sukrasmono. Dia tak yakin Khofifah akan mengampanyekan salah satu pasangan calon di Pilwali Surabaya karena masih banyak urusan di Jaitim yang perlu secepatnya ditangani.

“Saya kira enggaklah. Gubernur Khofifah ini banyak yang harus ditangani. Tidak urusan dukung mendukung lah. Covid-19 saja belum beres, apalagi urusan karut marut ekonomi, pendidikan, dan sebagainya,” katanya, Minggu (29/11/2020).

Beragam urusan yang ada, lanjut Nonot, sudah membuat Khofifah cukup sibuk. Belum lagi ngurusi masyarakat bawah yang butuh pasokan sembako misalnya, atau hal lain yang membutuhkan penanganan cepat akibat Covid-19.

“Lebih penting ngurusi masyarakat Jatim, daripada ngurusi kampanye hanya untuk dukung mendukung salah satu paslon,” ujarnya.

Lagi pula, tandas Nonot, saat ini Khofifah sudah menjadi milik masyarakat Jatim dan harus fokus menangani beragam urusan yang ada di wilayah provinsi, bukan urusan dukung mendukung di Pilkada 2020.

“Khofifah simbol negara dalam skup provinsi. Lha simbol negara ini tentunya harus netral. Silakan mereka ketika kampanye mendapat dukungan partai-partai mana pun dan itu wajar,” katanya.

“Tapi ketika sudah jadi gubernur, otomatis dia milik masyarakat. Kalau sudah milik masyarakat, itu enggak bisa diseret-seret pada ranah dukung mendukung salah satu paslon,” tegas Nonot.

» Baca Berita Terkait Pilwali Surabaya