Pakde Karwo Tak Mau Sedikit-sedikit Minta Bantuan Mensos

NASI BUNGKUS: Didampingi Kadinsos Jatim Sukesi, Gubernur Soekarwo makan nasi bungkus di rumah warga saat meninjau lokasi longsor dan menjenguk korban, Minggu (2/4). | Foto: Dinsos Jatim

SURABAYA, Barometerjatim.com – Tak sedikit bantuan dari pemerintah pusat, lewat Kementerian Sosial, yang diberikan ke Jawa Timur. Terbaru, Maret lalu, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa datang ke Jatim dengan membawa ‘oleh-oleh’ berupa bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra)  senilai Rp 6,04 triliun.

Karena itu Gubernur Jatim, Soekarwo tak mau sedikit-sedikit minta bantuan ke pemerintah pusat, termasuk bantuan jatah hidup (jadup) bagi korban longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Menurut Pakde Karwo — sapaan akrab Soekarwo — bencana ini disepakati menjadi tanggung jawab Pemprov dan Pemkab Ponorogo. Sementara pemerintah pusat sifatnya hanya mendampingi dan memfasilitasi.

“Terkait bantuan jaminan hidup bagi pengungsi, ini masih bisa kami tangani,” ujar Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (3/4).

“Saya sudah minta bupati untuk menghitung berapa biaya yang dibutuhkan pengungsi per orang, per harinya dan berapa lama mereka kita tanggung. Semua bantuan diurusi BPBD dan yang meninggal akan mendapat santunan 10 juta rupiah.”

“Bukan menolak. Tapi ini kan bencana Jatim, bukan nasional. Jadi untuk sementara ditangani Jatim, tapi kalau nanti kurang baru akan minta bantuan ke Mensos.”

Sebelumnya, Kemensos akan memberikan bantuan jadup bagi korban longsor di Ponorogo Rp 900 ribu per jiwa. Bantuan berupa uang itu akan dicairkan setelah 14 hari tanggap darurat selesai. Bahkan Khofifah sudah memerintahkan Bupati Ponorogo, Ipong Muchlisoni untuk melakukan pendataan jumlah keluarga korban.

“Bukan menolak. Tapi ini kan bencana Jatim, bukan nasional. Jadi untuk sementara ditangani Jatim, tapi kalau nanti kurang baru akan minta bantuan ke Mensos,” tandas Pakde Karwo.

Gubernur menambahkan, Pemprov Jatim bersama Pemkab Ponorogo akan memberikan solusi terhadap keluarga korban longsor, di antaranya memberikan rumah hunian sementara bagi 30 Kepala Keluarga (KK). “Pemkab yang mencari lahannya, nanti Pemprov yang bangun rumahnya,” katanya.

TINJAU LOKASI: Gubernur Soekarwo meninjau lokasi longsor dan menjenguk korban, Minggu (2/4). Turut mendampingi Kadinsos Jatim Sukesi dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni. | Foto: Dinsos Jatim

Selain rumah hunian sementara, Pemprov juga memberikan jadup Rp 900 ribu per orang per bulan. Bantuan diberikan sampai korban bisa hidup mandiri atau kondisi ekonomi kembali stabil. Namun, Pakde Karwo belum bisa menyebut berapa jumlah anggaran bantuan yang akan digelontorkan untuk korban longsor.

“Jumlahnya masih dihitung. Bantuan itu akan diberikan tanpa batas waktu yang ditentukan. Nanti kami juga akan mempekerjakan mereka sebagai tani, karena kata bupati ada peluang kerja sebagai tani,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov juga menjamin pendidikan anak korban longsor. Mereka tetap akan menempuh pendidikan seperti pada umumnya. “Kami juga mengirimkan tim dokter psikologis dari RSUD dr Soetomo untuk menjaga trauma para korban,” tandasnya.

Baca: Beda Cara: Khofifah Naik Motor, Gus Ipul Pilih Helikopter

Sebelumnya, Kemensos menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 1,34 miliar bagi korban tanah longsor. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Mensos Khofifah saat meninjau lokasi bencana, Minggu (2/4) siang.

Rinciannya, Rp 832 juta berupa bantuan logistik terdiri dari paket lauk pauk, kids wear, logistik, selimut, matras, tenda gulung, tenda keluarga dan pakaian. Sisanya disiapkan untuk santunan ahli waris korban meninggal/hilang masing-masing Rp 15 juta dan maksimal Rp 5 juta untuk korban luka.