Bertarung di Pilgub, Tak Cukup Andalkan Sosok Bung Karno

ANDALKAN SOSOK BUNG KARNO: Billboard Puti Guntur dengan background gambar Bung Karno di pertigaan Rungkut Industri Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
ANDALKAN SOSOK BUNG KARNO: Billboard Puti Guntur dengan background gambar Bung Karno di pertigaan Rungkut Industri Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Sejumlah billboard dan baliho ukuran besar bergambar Puti Guntur bersama Presiden pertama RI, Soekarno tersebar di sejumlah titik di sejumlah daerah. Salah satunya di pertigaan Rungkut Industri, Surabaya.

Meski ‘disamarkan’ dengan peringatan Bulan Bung Karno Juni 2018, nuansa kampanye terlihat lebih kental karena Puti terikat status Cawagub Jatim. Dengan demikian, pemasangan billboard tersebut berpotensi melanggar PKPU Nomor 4/2017 tentang Kampanye terkait pencantuman foto bukan pengurus Parpol.

Di luar potensi pelanggaran, dalam konteks politik kontestasi Pilgub Jatim, Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surochim Abdussalam menilai, langkah ini dilakukan untuk mendongkrak citra Puti melalui gambar Bung Karno.

• Baca: Survei CSIS: Puti ‘Sosok Impor’, Perempuan Jatim Pilih Khofifah

“Itu bagian dari cara transfer device untuk memperoleh efek dari citra seseorang yang lebih dikenal,” katanya saat dihubungi Barometerjatim.com, Minggu (10/6).

Namun, tandas Surochim, dalam politik kekinian tidak cukup mengandalkan transfer pengaruh tokoh tertentu. Tetap harus dikombinasikan dengan kompetensi dan kapasitas calon.

“Pemilih tidak sekadar mempertimbangkan modal sosial dan tradisional dari aspek gen, geografis dan fisik, tetapi juga psikis serta kompetensi. Bahkan aspek psikis dan kompetensi cenderung terus menguat saat ini,” tegas peneliti Surabaya Survey Center (SSC) itu.

• Baca: Pengamat: Guntur Soekarno Usung Isu Usang di Pilgub Jatim

Memang, dari awal pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur lebih sering menggunakan foto tokoh lain untuk mendongkrak citranya. Mulai dari Bung Karno, KH Bisri Syansuri, kepala negara hingga kepala daerah. Namun APK tersebut ditertibkan seiring penetapan calon gubernur Februari lalu.

Surochim tak memungkiri, dalam strategi marketing komunikasi (markom) hal itu  memang bagian dari transfer pengaruh dan cara menguatkan citra.

“Namun dalam masyarakat rasional dan berpendidikan tinggi, biasanya butuh diikuti kompetensi (calon) sebagai penguat,” tandasnya.