Bertahap, BLT-DD Terdampak Corona di Jatim Cair Rp 21,4 M

BLT-DD: Muhammad Yasin, 466 desa dari 15 kabupaten cairkan BLT-DD. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
BLT-DD: Muhammad Yasin, 466 desa dari 15 kabupaten cairkan BLT-DD terdampak Corona. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Secara bertahap, Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD) untuk keluarga terdampak virus Corona (Covid-19) di Jatim mulai dicairkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jatim, Muhammad Yasin menuturkan hingga pukul 18.00 WIB, Selasa (12/5/2020), ada 466 desa dari 15 kabupaten yang sudah mencairkan BLT-DD. Di antaranya Blitar, Gresik, Lamongan, Trenggalek, Jombang, Pasuruan dan Mojokerto.

“Progres penyaluran BLT-DD Jatim hingga saat ini telah cair Rp 21,432 miliar, dan diterimakan pada 35.750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 466 desa dari 15 kabupaten/kota se-Jatim,” terang Yasin, Rabu (13/5/2020).

Total, lanjut Yasin, potensi maksimal BLT-DD Jatim mencapai Rp 2,285 triliun yang akan dibagikan untuk 1.265.845 KPM di 7.724 desa. Hingga kini, desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan KPM penerima BLT-DD sudah mencapai 3.357 desa atau 43,8 persen.

Yasin merinci, penerima BLT-DD adalah mereka yang terdampak Covid-19 baik karena kehilangan mata pencaharian, belum terdata pada DTKS, atau memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Selain itu, mereka yang berhak menerima BLT-DD juga bukan merupakan keluarga penerima bantuan lain dari pemerintah seperti, PKH, BNPT, prakerja dan Bansos tunai lainnya.

“Memang, sebagaimana pernah disampaikan Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), dana desa itu menyisir sisa-sisa yang belum dapat kuota dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), prakerja dan sebagainya,” terang Yasin.

“Sementara data yang sudah masuk sejumlah 425.631 dari 3366 desa yang sudah menyelesaikan finalisasi data. Jadi baru 50 persen memang yang masuk,” sambungnya.

Soal teknis penggodokan BLT-DD, menurut Yasin, tidak perlu campur tangan pusat tapi cukup sampai tingkat kabupaten.

Setelah melalui proses Musdes, selanjutnya ditetapkan oleh kepala desa setempat. Pihak kabupaten kemudian akan mengkros cek data tersebut untuk memastikan tidak ada data ganda.

“Selesai langsung bisa dieksekusi. Tapi ya itu tadi kita menyisir, nunggu kepastian semuanya kelar. Nah, data-data yang dari pusat kan hari minggu-minggu ini selesai,” tuntas Yasin.

» Baca Berita Terkait Dana Desa