Bermodal BDT, Mensos Jamin Perluasan PKH Tepat Sasaran

TUNJUKKAN KARTU: KPM PKH non tunai menunjukkan kartu di hadapan Presiden Jokowi saat penyaluran Bansos di Taman Pandawa Cicendo, Kota Bandung, Rabu (12/4). | Foto: Humas Kemensos/IKHWAN BANDUNG, Barometerjatim.com Kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap rakyat kecil sungguh besar. Belum lagi 2017 berakhir, pemerintah sudah merencanakan perluasan jangkauan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 2018. Tak sekadar memperluas jangkauan, pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) juga menjamin perluasan PKM bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran karena Basis Data terpadu (BDT) yang dimiliki Kemensos terbukti cukup akurat. Namun demikian, Mensos Khofifah Indar Parawansa mengharapkan partisipasi aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mengkonfirmasi data KPM bansos yang digelontorkan pemerintah melalui Sistem Informasi dan Konfirmasi Data (Siskada). "Saya optimistis sistem ini mampu menjadikan bansos lebih tepat sasaran. Karenanya, apabila ditemukan BDT tidak valid, maka Pemda dapat mengkonfirmasi mana salahnya, mana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat)," tegasnya. Penegasan Mensos tersebut disampaikan di sela penyerahan secara simbolis penyaluran PKH non tunai yan dilakukan Presiden Joko Widodo di Taman Pandawa Cicendo, Kota Bandung, Rabu (12/4). Baca: Rehabilitasi Pecandu Narkoba, Pemda Jangan Pelit APBD Turut mendampingi presiden dan ibu negara, selain Khofifah yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta Walikota Bandung Ridwan Kamil. Lanjut Khofifah, jika bantuan sosial diberikan tepat sasaran maka akan lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan rasio gini. Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga turut menyaksikan proses pencairan bansos non tunai di agen bank BNI. Selain itu, transaksi juga dilakukan di fasilitas BNI Layanan Gerak (BLG). BLG merupakan mobil layanan milik BNI yang dilengkapi dengan mesin ATM, terminal BNI Internet Banking, handset untuk menghubungi BNICall, serta didukung customer service dan teller yang siap melayani aneka transaksi perbankan. Tidak untuk Beli Pulsa PANTAU PENYALURAN PKH: Mensos Khofifah Indar Parawansa terlihat serius memantau penyaluran PKH non tunai di Taman Pandawa Cicendo, Kota Bandung. | Foto: Humas Kemsos/IKHWAN Dalam kesempatan tersebut, 22.528 keluarga di Kota Bandung menerima bansos PKH non tunai dengan memanfaatkan teknologi perbankan. Total bansos non tunai yang disalurkan mencapai Rp 124,5 miliar terdiri dari PKH non tunai Rp 40,5 miliar untuk 22.528 keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 83,5 miliar untuk 63.262 keluarga. Di 2017 ini, Kota Bandung memperoleh kucuran dana bansos Rp 127 miliar. Bantuan terdiri dari PKH Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos lanjut usia, bantuan UEP KUBE Jasa, bansos disabilitas, dan bansos E-Warong. Baca: Tak Lupa Akar NU, Mensos Hadiri Istighotsah Kubro Penyerahan PKH non tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT). "Tidak boleh untuk membeli pulsa. Hati-hati kalau ada yang membeli pulsa, kartunya dicabut, ucap presiden. Kepala negara juga mengingatkan agar KPM PKH belajar menabung dan tidak serta merta menghabiskan dana bansos yang diterimanya. Presiden berharap penggunaan dana bantuan benar-benar untuk kegiatan belajar, seperti membeli buku atau seragam. "Jangan diambil sekaligus, sesuai kebutuhan saja, tidak akan hangus kok," tandasnya. PENYALURAN BANSOS DI KOTA BANDUNG Total Bansos: Rp 124,5 M Rincian: PKH Non Tunai 22.528 KPM: Rp 40,5 M BPNT 63.262 KPM: Rp 83,5 M