Belanja Daerah Naik Rp 125 Miliar, DPRD Lamongan Setuju!

KENAIKAN BELANJA DAERAH: DPRD Jatim menyetujui usulan kenaikan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2018 lewat rapat paripurna, Rabu (5/9). | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR
KENAIKAN BELANJA DAERAH: DPRD Jatim menyetujui usulan kenaikan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2018 lewat rapat paripurna, Rabu (5/9). | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Rapat Paripurna DPRD Lamongan menyetujui usulan kenaikan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2018 menjadi Rp 2,950 trilun dari semula Rp 2,825 triliun. Itu berarti ada penambahan anggaran pembangunan sebesar lebih dari Rp 125 miliar.

Hal itu sebagaimana disampaikan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan, Sa’im saat menyampaikan Laporan Banggar terkait hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD 2018, Rabu (5/9).

Menurut Sa’im, terkait penambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2018 tersebut,  Banggar menyetujui untuk disahkan menjadi Perda pada rapat paripurna. Namun Banggar menyertakan sejumlah masukan, saran dan harapan terkait belanja daerah.

• Baca: Pimpinan DPRD Lamongan: Tak Etis Kunker Ajak Keluarga

Di antaranya agar Pemkab Lamongan menambah anggaran pada BUMD yang dipandang sangat membutuhkan dana, seperti PD Aneka Usaha Lamongan Jaya dan PD Pasar.

Selain itu, mereka memberikan masukan perlunya melakukan penambahan penyertaan modal untuk PD BPR Bank Daerah Lamongan.

Sementara untuk program-program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak tepat, agar dilakukan sinkronisasi untuk dialihkan ke OPD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• Baca: Gerindra Pesimis Target PAD Lamongan Rp 495 M Tercapai

Dalam Perubahan APBD 2018 nanti, pendapatan daerah yang semula ditetapkan Rp 2,798 triliun setelah perubahan menjadi Rp 2,904 triliun atau mengalami kenaikan Rp 106,2 miliar.

Terkait pendapatan daerah ini, Banggar DPRD berharap agar mengoptimalkan kinerja serta melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mereka memberikan saran, salah satunya melalui pengoptimalan potensi pajak di sektor restoran. Terhadap potensi pajak ini agar dilakukan pendataan detail, berbagai jenis obyek pajak daerah.

• Baca: Realisasi Belanja Pemkab Lamongan Tak Capai Target

Sementara Bupati Fadeli menyampaikan,  anggaran dalam perubahan APBD 2018 masih akan diprioritaskan pada infrastruktur. Namun lebih pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharan, khususnya jalan kabupaten dan strategis.

“Pembangunan akan diarahkan untuk jalan lingkungan, jalan poros desa, jalan usaha tani dan saluran irigasi tersier,“ katanya.

Kemudian untuk bidang pendidikan, prioritasnya masih untuk rehab sekolah dasar dan menengah pertama. Selain itu juga untuk rintisan program desaku pintar.