Bakal Dipanggil KPK, Dua Kepala Dinas Absen di Paripurna

TAK HADIR DI PARIPURNA: Kepala Dinas ESDM, I Made Sukartha (kiri) serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Heru Tjahjono tak hadir di rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (15/7). | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com – Tidak seperti biasanya, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat tergesa-gesa meninggalkan ruang sidang paripurna DPRD Jawa Timur, Jumat (14/7).

Khususnya beberapa kepala dinas yang namanya masuk dalam daftar panggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi tersangka Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Basuki dalam dugaan suap setoran triwulan.

• Baca: KPK Akan Periksa Empat Kepala Dinas Pemprov Jatim

Kepala Dinas Pariwisata, Jariyanto sambil berlari kecil terlihat terburu-buru meninggalkan ruangan untuk menghindari kejaran wartawan. Padahal selama ini Jariyanto cukup akrab dengan awak media. Hal sama dilakukan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Mas Purnomo Hadi. Bedanya dia masih mau melayani pertanyaan wartawan.

Sementara mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang kini menjabat Kepala Dinas ESDM, I Made Sukartha tidak terlihat dalam sidang paripurna. Begitu pula dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Heru Tjahjono.

Dua kepala OPD lainnya yang juga terkait kasus ini, yakni Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, M Ardi Prasetiawan; dan Kadis Perkebunan, Mochamad Samsul Arifien juga tidak terlihat.

• Baca: Kepala Dinas Terlibat Suap, Mustahil Gubernur Tidak Tahu

Saat ini Ardi dan Samsul dicegah KPK untuk tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 12 Juni lalu. Pencegahan juga berlaku untuk mantan Wakil Ketua Komisi B yang kini anggota Komisi E dari Fraksi PKB, Kabil Mubarok.

Sebelumnya, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap enam pejabat dan eks pejabat di dinas Pemprov Jatim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. “Keenam saksi diagendakan pemeriksaan untuk tersangka MB (M Basuki, ketua Komisi B DPRD Jatim),” terang Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan.

SIDANG PARIPURNA: Suasana sidang paripurna di gedung utama DPRD Jatim, Jl Indrapura Surabaya, Jumat (14/7). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

Keenam saksi tersebut yakni Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Jatim, Heru Tjahjono;  Kadis Pariwisata Jatim, Jariyanto; Kadis Koperasi dan UMKM Jatim, Mas Purnomo Hadi; dan eks Kadis Koperasi dan UMKM Jatim yang kini Kadis ESDM, I Made Sukartha. Sedangkan dua lainnya yakni PNS Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Zaenal Arif; serta PNS Dinas Kehutanan Jatim, Juner.

• Baca: Jangan Berhenti di Dinas, Periksa Gubernur Jika Terlibat

Dalam kasus ini, KPK menetapkan enam orang tersangka. Dari terduga pihak penerima yakni M Basuki (ketua Komisi B DPRD Jatim), Santoso (anggota staf DPRD Jatim) dan Rahman Agung (anggota staf DPRD Jatim).

Sedangkan pihak terduga pemberi yakni Bambang Heryanto (Kadis Pertanian Jatim), Anang Basuki Rahmat (ajudan) dan Rohayati (Kadis Peternakan Jatim). Penetapan tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, 5 Juni lalu.