Asosiasi Pendamping PKH: Rekomendasi Panwaslu, Lucu!

REKOMENDASI KOK LUCU: Toni Wijaya (kiri) dan Dani Omenk, rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Lamongan lucu! | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR
REKOMENDASI KOK LUCU: Ketua Panwaslu Lamongan, Toni Wijaya (kiri) dan Dani Omenk, rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Lamongan lucu! | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Entah ada apa dengan Panwaslu Lamongan, sehingga lembaga pengawas Pemilu tersebut sampai mengeluarkan rekomendasi yang sulit dipahami banyak pihak, termasuk KPU Lamongan sekalipun.

Pun demikian dengan Ketua Asosiasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lamongan, Dani Omenk. Dia mengaku ‘bingung’ memahami isi rekomendasi Panwaslu yang tertulis pada poin ketiga surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 003.O/ LP/PG/Kab/16.19/IV/2018 tertanggal 30 April 2018.

Pada poin ketiga isi surat tersebut, Panwaslu merekomendasikan ke Dinas Sosial dan Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) agar memberikan sanksi terhadap KF, pendamping PKH di Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng. Dalihnya, ada mekanisme penyaluran PKH yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan.

• Baca: Rekomendasi Tak Jelas! KPU Surati Panwaslu Lamongan

Dalam naskah rekomendasi Panwaslu, seolah-olah KF bersalah dan terlibat dengan persoalan yang dilaporkan, yakni dugaan tindak pidana Pemilu dengan penyalahgunaan PKH. Padahal Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) menegaskan tidak ada tindak pidana Pemilu dan laporan tidak dapat diteruskan alias dihentikan.

Ironisnya lagi, Panwaslu juga bagian dari Sentra Gakkumdu — selain pihak Polres dan Kejari Lamongan. Dengan demikian, Panwaslu juga turut membenarkan tidak ada pelanggaran atau pidana Pemilu di Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan.

“Kalau urusan mekanisme penyaluran tidak sesuai dengan peraturan, itu kan domain Kementerian Sosial. Lagipula, ngapain Panwaslu meminta agar KF diberikan sanksi kalau tidak ada urusannya dengan Pemilu, lucu!” kata Dani saat dikonfirmasi Barometerjatim.com, Sabtu (5/5).

• Baca: Rekomendasi Tanpa Klarifikasi, Panwaslu Lamongan ‘Bermain’?

Sementara Koordinator PKH Kabupaten Lamongan, Bayu Kurniawan mengatakan, sebelum menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu, pihaknya masih mempelajari dan melakukan koordinasi dengan pihak koordinator regional maupun wilayah.

“Rekomendasi itu masih kita koordinasikan. Karena dari Kemensos maupun koordinator kabupaten kemarin juga melakukan investigasi terkait laporan ini, makanya kita juga menunggu hasilnya seperti apa,” terang Bayu.