ASN Wajib Pahami Politik Pertahanan dan Keamanan

KUNJUNGAN REKTOR UPRI: Gubernur Soekarwo menerima kunjungan Rektor UPRI dan rombongan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (9/3)).

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Soekarwo menuturkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) — khususnya yang menangani kesatuan bangsa serta ketenteraman dan ketertiban — harus memahami politik pertahanan dan keamanan.

“Sebab tugasnya bukan hanya melakukan penertiban,” kata Soekarwo saat menerima kunjungan Rektor Universitas Pertahanan RI (UPRI), Letjen I Wayan Midhio di Gedung Negara Grahadi, Jl Gubernur Suryo 7 Surabaya, Kamis (9/3)).

Dalam penanganan pedagang kaki lima misalnya, kata Soekarwo, bukan hanya terkait kebersihan, tetapi ASN juga dituntut memahami masalah-masalah berikutnya yang timbul dari tindakan penertiban ini.

“Pendekatan partisipatoris merupakan langkah yang harus dikedepankan ASN. Hal tersebut merupakan bagian dari Hankam di negeri ini yang merupakan agregat dari provinsi-provinsi,” tambahnya.

“Pembentukan tiga pilar sebuah rekayasa menciptakan keamanan dan pertahanan di Jatim yang awalnya dianggap sebagai gudangnya pembuat peledak.”

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, juga menjelaskan bahwa Pemprov telah melaksanakan cegah dini terkait upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pembentukan tiga pilar: kepala desa, bintara pembina desa dan bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ini sebuah rekayasa menciptakan keamanan dan pertahanan di Jatim yang awalnya dianggap sebagai gudangnya pembuat peledak,” ujar Pakde yang membuat rektor dan UPRI dan rombongan tersenyum.

Selain itu, lanjutnya, dua kali dalam setahun dilakukan pertemuan antara camat, Kapolsek dan Danramil. Pertemuan tersebut juga menghadirkan tiga pilar desa plus tokoh masyarakat dan tokoh agama, dengan total sekitar 2.550 orang.

“Kreasi tersebut menjadikan terdeteksinya sejak dini pendatang baru yang aneh-aneh, misalnya, dari pakaian dan pemikirannya,” ujarnya.

Melting Pot Pertahanan
Sementara Wayan Midhio menjelaskan UPRI yang didirikan pasca reformasi dimaksudkan untuk menyatukan sipil-militer sehingga tidak ada lagi dikotomi. “Universitas ini menjadi ‘melting pot’ antara kalangan sipil dan militer,” ucapnya.

Sejak didirikan pada 11 Maret 2009, UPRI memiliki empat fakultas, yaitu strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional dan teknologi persenjataan. Sementara jumlah program studi tercatat 10 prodi, di antaranya manajemen bencana, resolusi konflik dan cyber. Secara kelembagaan UPRI berakreditasi A.

• Baca: Respons Harapan Gubernur, RS Gelar Pemeriksaan Gratis THT

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati kerjasama antara Pemprov dengan UPRI dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara di jajaran Pemprov. Menurut rencana, bidang-bidang yang dikerjasamakan meliputi manajemen konflik, manajemen bencana dan penelitian.

“Saat penandatangan di Jakarta nanti, kami mengharapkan Bapak Gubernur dapat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa UPRI,” harap Wayan Midhio.