Ansor Surabaya Siap Dampingi Korban Penghakiman Massa

STOP MAIN HAKIM SENDIRI: TKP Pembakaran M Azhara, apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com – Koordinator Departemen Hukum dan Advokasi PC GP Ansor Kota Surabaya, Fahmi Syafiuddin Ramadhany menyatakan, pihaknya siap memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang menjadi korban tindakan penghakiman massa.

Pernyataan Fahmi tersebut dilatarbelakangi peristiwa yang menimpa M Azhara atau Zoya di Bekasi, yang dibakar massa karena dituduh mencuri amplifier mushola. Hal itu, menurut Fahmi, tidak boleh terjadi lagi, apalagi di Surabaya.

Menurutnya, apa yang dialami Zoya sungguh di luar batas perikemanusiaan karena korban dianiaya sebelum dibakar. Padahal dugaan tindak pencurian itu belum tentu terbukti, dan harusnya dibuktikan terlebih dahulu lewat proses hukum.

• Baca: Bertahun-tahun Pisah, Ayah-Anak ‘Dipertemukan’ Ojek Online

“Apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Tersangka pelaku kriminal sekalipun punya hak untuk membela diri lewat proses peradilan,” katanya.

“GP Ansor akan melakukan edukasi agar masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti aksi penghakiman massa,” tandasnya.

Sementara itu LBH PP GP Ansor menilai fenomena tindakan main hakim sendiri (eigenrechting/lynching) belakangan ini sangat memprihatinkan.

Terlebih tindakan main hakim sendiri yang kerap menyasar kelompok minoritas maupun individu-individu yang dituduh sebagai pelaku tindak kriminalitas.

Karena itu, tindakan main hakim sendiri tersebut hendaknya tidak dilihat semata-mata pelanggaran hukum sebagaimana pada umumnya.

• Baca: Tersangka, Status Sun’ah Masih Pegawai Pemprov Jatim

“Tingginya frekuensi tindakan main hakim sendiri yang kerap terjadi belakangan ini merupakan ancaman serius terhadap sistem hukum itu sendiri. Hal ini akan menggerogoti wibawa hukum dan aparat penegak hukum,” ujar anggota LBH PP GP Ansor, M Alfarisi Fadjari.

Alfarisi mengatakan, berdasar data terakhir Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SPNK) saja, jumlah insiden main hakim sendiri di 34 provinsi sepanjang Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 sebanyak 4.723 insiden, dengan jumlah korban tewas 321 jiwa.

“Data tersebut ditambah dengan fakta-fakta brutalitas dalam insiden-insiden yang terjadi belakangan ini semestinya cukup untuk menyadarkan kita bersama,  bahwa tindakan main hakim sendiri ini adalah persoalan serius yang butuh penanganan segera,” paparnya.