5 Alasan Forum Habaib-Kiai Jatim Dukung Prabowo-Sandi

Forum Habaib, Kiai dan Masyayaikh Jatim dukung Prabowo-Sandi. | Foto: Barometerjatim.com/abdillah hr
Forum Habaib, Kiai dan Masyayaikh Jatim dukung Prabowo-Sandi. | Foto: Barometerjatim.com/abdillah hr

PASURUAN, Barometerjatim.com – Dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019 mengalir deras dari Forum Habaib, Kiai dan Masyayaikh Jatim.

Mereka berkumpul di kediaman KH Abdullah Syaukat Siroj, anggota Majelis Keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan, Sabtu (12/1), untuk menyatakan sikap politik dan deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Sandi yang diawali dengan doa dan istighotsah.

Selain tuan rumah, para kiai dan habaib yang hadir di antaranya KHA Fuad Noerhasan (Sidogiri), KH Hasib Wahab Chasbullah (Tambakberas), KH Irfan Yusuf Hasyim (Tebuireng) dan KH Fahmi Amrulloh Hadzik (Tebuireng).

Lalu KH Lutfi Bashori (Singosari), Habib Musa al-Muhdlor (Pasuruan), Habib Ahmad Zaki Alhasni (Probolinggo), Habib Idrus Bafagih, serta kiai dan habaib dari beberapa kota di Jatim.

Menurut KH Luthfi Bashori, salah seorang deklarator, sikap politik para habaib, kiai dan masyayikh ini tidak sembarangan. “Tapi merujuk pada ajaran yang menjadi pedoman yaitu Al Quran, hadits ijma’ dan ijtihad ulama’ mu’tabar,” katanya.

Mereka lalu menuangkannya ke dalam lima sikap politik yang menjadi dasar, mengapa mendukung Prabowo-Sandi. Berikut lima butir sikap politik para habaib, kiai dan masyayikh Jatim menghadapi Pilpres 2019:

Pertama, merujuk kaidah fikih yang  populer di kalangan pengamal paham Ahlusunnah wal Jamah (Aswaja), bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dapat mencerminkan kemaslahatan seluruh rakyat.

Kedua, makna “mashalah” meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan.

Setelah kami mencermati kinerja pemerintah sekarang ini, dirasa belum dapat mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan harapan kami.

Hal itu terlihat, dalam upaya menjaga agama (khifdzud-din) pemerintahan ini mengalami kemunduran. Terjadi pembelahan di kalangan umat Islam, bahkan di dalam Nahdlatul Ulama (NU) sendiri terjadi perpecahan.

Rezim ini secara sengaja melakukan pembiayaran terhadap oknum yang melakukan pelecehan atas syariah dan rukun iman. Bukti nyata bahwa rezim sekarang tidak bisa menjaga agama (khifdud-din).

Berikutnya dalam domain khifdzulnafes. Rezim ini belum mampu menuntaskan berbagai persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana yang diharapkan dan apa yang dijanjikan.

Lalu dalam domain khifdzul mal, rezim ini belum mampu meningkatkan perbaikan ekonomi secara signifikan. Kemiskinan hanya turun satu persen, dibanding di era Gus Dur yang turun lima persen, atau era SBY yang turun 2,5 persen.

Sebaliknya, utang negara semakin membengkak. Daya beli masyarakat pada umumnya menurun tajam akibat pencabutan subsidi.

Tak hanya itu, kebijakan impor di sektor pangan juga membuat para petani kehilangan pendapatan. Impor baja dan berbagai barang komoditi serta membanjirnya tenaga asing  juga menyebabkan PHK.

Pun demikian dalam domain khifzdul aqal. Rezim ini menggunakan UU ITE untuk menyekat kebebasan berpendapat, sehingga indeks demokrasi mengalami penurunan. Sebaliknya, parlemen terlihat lemah dalam memberikan kritik yang mencerdaskan.

Ulama Masih Dikriminalisasi

Prabowo-Sandiaga, didukung Forum Habaib, Kiai dan Masyayaikh Jatim. | Foto: Ist
Prabowo-Sandiaga, didukung Forum Habaib, Kiai dan Masyayaikh Jatim. | Foto: Ist

Sikap politik yang ketiga, merujuk sabda Nabi Muhammad Saw, bahwa tegaknya negara ditunjang empat pilar. Bi’ilmil ulama (dengan ilmu ulama), bi-adillatil umaro (dengan keadilan para pemimpin/pejabat/pemerintah/penguasa), bi saqoowatil aghniyaa (peran orang-orang kaya), bidu’aailfuqoroo-iwalmasaakiin (doanya orang-orang lemah).

Namun kenyataannya ulama tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya. Jika ulama tidak sejalan diupayakan untuk dikriminalisasi, cotohnya Habib Rizieq dan jika sejalan diakuisisi.

Orang-orang dermawan kini juga mengalami penurunan akibat melambatnya ekonomi, bagitu juga orang-orang fakir tidak merasa puas akibat dicabutnya subsidi.

Keempat, kriteria pemimpin dalam Islam adalah siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Kriteria itu belum terlihat pada sosok pemimpin sekarang ini, mengingat banyak janji-janji yang tidak terpenuhi.

Artinya bukan sosok yang siddiq, dan terlihat tidak memiliki kapasitas seorang pemimpin yang luas wawasan ilmu (fathonah). Aset-aset yang dijual dan membengkaknya utang memperlihatkan kurang dapat menjaga amanah.

Kelima, membanjirnya tenaga asing pada rezim ini adalah ancaman nyata terhadap eksistensi NKRI dan berpotensi konflik dalam skala besar.

Itu semua menjadi catatan sebagai sesuatu yang mafsadah, sebagaimana dalam kaidah fikih: Menolak kerusakan harus didahulukan sebelum menggapai kemsalahatan.

Atas dasar itulah, Forum Habaib, Kiai dan Masyayikh menginginkan perubahan kepemimpinan nasional berdasarkan kaidah fikih, serta memberi dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi. •

» Baca Berita Terkait Pilpres 2019, Prabowo-Sandiaga